Langkah mengejutkan namun strategis diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam minggu pertamanya menjabat sebagai kepala negara. Salah satu keputusan awal yang menyita perhatian publik adalah pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Keputusan ini menandai dimulainya era efisiensi kelembagaan dan perampingan struktur pemerintahan yang selama ini dinilai gemuk dan tumpang tindih.
Dalam pernyataan resmi dari Istana, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli, meskipun dibentuk dengan semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, kini sudah tidak lagi efektif dalam menjalankan fungsinya.
Satgas yang Kehilangan Daya Gigit
Satgas Saber Pungli dibentuk pada tahun 2016 dengan tujuan utama menekan praktik pungutan liar yang marak di layanan publik. Di awal kemunculannya, Satgas ini mampu mengungkap berbagai kasus pungli di sektor perizinan, pendidikan, hingga kepolisian. Namun, seiring waktu, efektivitasnya dinilai menurun.
Menurut Presiden Prabowo, saat ini banyak fungsi yang dijalankan Satgas Saber Pungli beririsan dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Ombudsman, hingga Inspektorat Kementerian. “Terlalu banyak mekanisme pengawasan yang tumpang tindih. Ini membuat anggaran boros dan efektivitas pengawasan tidak maksimal,” ujar Prabowo dalam konferensi pers singkat di Jakarta.
Efisiensi dan Penajaman Fungsi Lembaga
Pembubaran Satgas Saber Pungli merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi dan penajaman fungsi lembaga yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah berkomitmen untuk memangkas lembaga non-struktural yang dinilai kurang produktif atau hanya menjadi beban administratif tanpa hasil signifikan.
Meski dibubarkan, pengawasan terhadap praktik pungli tetap menjadi prioritas. Presiden menekankan bahwa fungsi pengawasan akan diperkuat melalui unit-unit pengawasan internal kementerian dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum yang lebih terintegrasi dan transparan.
Reaksi Publik dan Pengamat
Keputusan ini menuai beragam respons dari masyarakat dan pengamat politik. Sebagian kalangan menilai langkah ini tepat dan berani, karena menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap efisiensi birokrasi. Namun, ada pula yang mempertanyakan apakah lembaga lain siap mengambil alih fungsi pengawasan tanpa adanya kekosongan.
Pakar administrasi publik dari Universitas Indonesia menyebut, “Yang paling penting bukan sekadar membubarkan, tapi memastikan transisi fungsional berjalan mulus. Kalau tidak, pemberantasan pungli bisa kehilangan arah.”
Awal Baru Tata Kelola Pemerintahan
Pembubaran Satgas Saber Pungli bukan sekadar penghapusan satu lembaga, melainkan sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih ramping, fokus, dan efisien. Tantangannya kini adalah bagaimana memastikan bahwa pemberantasan pungli tetap berjalan dengan pendekatan yang lebih sistemik dan terkoordinasi.
Apakah langkah ini akan menjadi awal baru bagi reformasi birokrasi Indonesia? Hanya waktu dan implementasi yang akan menjawabnya.
